Kalurahan Siraman

Siraman (Sida Samekta) – Selasa Wage (20/09/22) dalam rangka kolaborasi untuk menuju satu data Indonesia, Badan Pusat Statistik mengadakan rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 bersama seluruh Kapanewon dan Kalurahan se Kabupaten Gunungkidul di Hotel Santika Gunungkidul Jl. Raya Wonosari – Yogyakarta Km. 3,5 Logandeng Playen.

Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Gunungkidul dengan membunyikan gong sebagai pertanda resmi dibuka. Dalam sambutannya Bupati Gunungkidul menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sangat lambat. Bahkan untuk menurunkan 1 angka kemiskinan saja banyak hal-hal yang perlu dirubah.

“Kita harapkan setelah Regsosek akan mendapatkan data kemiskinan yang tepat sehingga bisa dilakukan penanganan kemiskinan yang tepat pula” terang H. Sunaryanta Bupati Gunungkidul

Salah satu narasumber dari BPS yaitu Sentot Bangun Widoyono, MA yang merupakan Statistisi Ahli Utama BPS menyampaikan bahwa Pendataan Awal Regsosek sesuai dengan Presiden Jokko Widodo pada saat penyampaian RUU APBN TA 2023 yaitu “Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta percepatan penghapusan miskin ekstrem”

Selain itu Regsosek juga mendukung visi-misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Peringatan Satu Dasawarsa Undang-undang Keistimewaan bahwa komitmennya terkait mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka, yaitu menjadikan kalurahan Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud Kedaulatan Politik; Arena Demokratisasi Ekonomi Lokal sebagai wujud Kedaulatan Ekonomi; dan pemberkuasaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif Warga Kalurahan sebagai wujud Kedaulatan Data.

Dalam rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dan Kominfo Kabupaten Gunungkidul. Diharapkan data-data bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait / lintas sektoral sehingga kebijakan pembangunan nasional bisa dilaksanakan dengan tepat.

(trims.)