Kalurahan Siraman

(28/4/2026) telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Siraman bersama Kapanewon Wonosari yang bertempat di Kantor Lurah Siraman, Wonosari.

Kegiatan ini dihadiri oleh Jawatan Praja, Lurah, para Dukuh, Koordinator Kalurahan (Korkal), serta Jagabaya. Monitoring dan koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui di lapangan.

Dalam pembahasan tersebut, disampaikan bahwa proses pembagian SPPT sebagian besar telah terlaksana, namun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian bersama. Salah satu kendala utama adalah adanya wajib pajak (WP) yang bukan merupakan warga Kalurahan Siraman, sehingga menyulitkan dalam proses penyampaian SPPT maupun penagihan pembayaran PBB.

Selain itu, ditemukan pula adanya SPPT ganda (double) yang terjadi karena pemilik lama telah menjual objek pajak tanpa sepengetahuan dukuh setempat, sehingga data administrasi belum diperbarui secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian data antara pemilik lama dan pemilik baru.

Melalui monitoring ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah kalurahan, kapanewon, dan para dukuh dapat semakin baik sehingga permasalahan PBB dapat segera ditindaklanjuti, validitas data pajak semakin akurat, dan target penerimaan PBB dapat tercapai secara optimal.